proposal pelatihan

PELATIHAN COMUNITY ORGANIZER

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA & ANTI PENJAJAHAN MODEL BARU

LATAR BELAKANG

Pergantian kepemimpinan ternyata tidak mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai atau system yang dikeluarkan melalui proses kebijakan, ternyata dalam bangsa indonesia terdapat segudang permasalahan yang tak kunjung selesai.

Peta politik nasional yang saat ini menyimpan mainstream issue-sosio-ekonomi politik yang diambil oleh pemerintah, selain itu pertarungan politik tingkat elit menjelang pemilu dan pemilihan presiden secara langsung, semua element masyarakat pasang badan, siap bertarung mencari posisi guna mendapat point dimata dunia saat ini, terlepas apakah kesadaran politik masyarakat baru sampai kesadaran politik “musiman”, ketika nuansa pemilu coba digelembungkan oleh pemerintah, secara magic masyarakat sadar akan hal itu, tetapi entah setelah itu atau pasca pemilu berlangsung, sadarkah masyarakat ?

Perdebatan perspektif dan beberapa persepsi tentang bagaimana semestinya menjalankan state yang didukung oleh landasan teoritik yang berakar pada filsafat ekonomi politik secara sempurna. Akan tetapi fenomena yang terjadi telaah terhadap negara mulai mengacu pada kenyataan; empirisme, yang mengakibatkan keterbelakangan masyarakat dalam memahami dan mentransformasikan ekonomi dan politik karena terjadinya proses kooptasi yang dilakukan negara.

Dalam setiap periode sejarah selalu terdapat kontradiksi-kontradiksi sosial ekonomi politik. Maka lepas dari sedikit benang sejarah bangsa ini bagaimana perubahan yang signifikan dan subtansial mewujud dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat seantero negeri, bukan semata hanya dinikmati oleh sekelompok elit-elit negara.

KMNU Sumedang sebagai salah satu element kepemudaan yang harus mempunyai pandangan kritis dan memiliki integritas moral bangsa yang santun, tidak saling menjatuhkan atau saling menakutkan, maka patut diakui perubahan sepanjang sejarah secara garis politik baru selesai sampai pada bongkar pasang pemimpin bangsa, walaupun kekuatan moralitas dan nilai idealitas kritis KMNU Sumedang sampai hari ini harus selalu tumbuh dan berkembang, maka garis kepemimpinan organisasi politik dalam keterpimpinan yang coba dibangun dewasa ini menuju penegasan kesiapan politik KMNU Sumedang atas fenomena mutakhir saat ini.

Gejala-gejala diatas yang mengakibatkan stagnasi dan lemahnya nilai kritisisme sosial tidak bisa kita biarkan tumbuh dan berkembang di bangsa ini.

Guna mencapai target tersebut, beberapa pentingnya pemenuhan kebutuhan internal organisatoris dan gerakan yang harus diambil, salah satu bentuk kerja-kerja pendewasaan politik masyarakat dewasa ini dengan mengadakan agenda PELATIHAN COMUNITY ORGANIZER PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA & ANTI PENJAJAHAN MODEL BARU guna memperkenalkan ke asasian manusia sebagai masyarakat dan berbagai model gerakan prinsip-prinsip dasar analisa sosial, dasar advokasi serta berbagai macam bentuk manajerial aktivitas gerakan. Selain itu supaya (out-pout) masyarakat mampu menangkap fenomena di balik fenomena sosial ekonomi politik yang terjadi dan pembacaan atas sosial ekonomi politik kedepan. Harapan terkecil bagaimana KMNU Sumedang dan masyarakat dapat hadir di seluruh ruang eksistensi pendidikan politik transformatif di tengah-tengah masyarakat.

Masalah

Pada awal tahun 2001, otonomi daerah resmi diberlakukan siap atau tidak, dan itulah keputusan politik dari konsekwensi perubahan konsfigurasi sosial politik dewasa ini.

Meski begitu, kemauan politik (political will) pemerintah untuk melakukan otonomi daerah tentu harus kita apresiasi dan terima sebagai ikhtiar perubahan yang positif, walaupun masih lebih bersifat prosedural daripada substansial. Tetapi, mengingat klausal bahwa dasar kebijakan yang digulirkan ini merupakan pengganti dari kebijakan lama, maka tersirat dibawahnya bahwa perubahan yang berlangsung hanya mengarah pada perbaikan dari konstruksi masa lalu.

Masalah kemudian muncul, apakah kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk mendorong proses demokratisasi, sebagaimana tuntutan masyarakat, ataukah hanya menciptakan penjajahan model baru di tingkat lokal?

Perjuangan demokrasi tentu tidak tergantung pada kebijakan negara, namun akan sangat tergantung pada sejauh mana kesadaran kritis masyarakat bisa dibangkitkan. Karena itu pula kebijakan mengenai otonomi daerah dan perubahan tata pemerintahan akan tidak banyak memberi arti bila tidak didukung oleh perubahan-perubahan yang lebih substansial dari masyarakat sendiri. Oleh karena itu perlu penguatan civil cociety tetap menjadi kebutuhan mutlak bagi demokratisasi lokal kendati aspek legal masih harus terus disempurnakan.

Terakhir yang dipandang penting, karena UU No. 22 dan 25 tahun 1999 dan berbagai peraturan pelaksanaannya tidak secara eksplisit mengatur adanya akses desentralisasi yang langsung menyentuh masyarakat. Padahal penciptaan good governance dan cleant governance meniscayakan pembangunan yang top down approach sudah harus diganti dengan bottom-up approach, sehingga pemerintah tidak bisa lagi mengelola urusan publik yang tanpa mempertimbangkan secara serius kondisi dan kebutuhan setempat.

TEMA

“Re-Formulasi Pendidikan Hak Asasi Manusia & Anti Penjajahan Model Baru”

TUJUAN

Secara formal organisatoris, berangkat dari konstruk asumsi dasar, yakni sebagai evaluasi dan “penyempurnaan” kependidikan kali ini ingin menciptakan:

· Pemenuhan harapan masyarakat terhadap relitas sosio politik-kultur ekonomi masyarakat.

• Membangun kekuatan masyarakat yang berkualitas dan objektif .
• Memahami filosofi paradigma pendidikan sebagai pendekatan pembelajaran terhadap masyarakat.
• Memproduksi potensi masyarakat yang humanis-demokratis dan berkarakter revolusioner.
• Transformasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat.
• Mengenal model-model penjajahan yang senantiasa menjamur dalam bangunan tata nilai masyarakat.

TARGET

• Mampu menangkap fenomena dibalik fenomena sosial ekonomi politik yang terjadi dan pembacaan atas sosial ekonomi politik kedepan.

• Memahami civil cociety dan demokrasi sebagai paradigma gerakan.
• Bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah-masalah sosial
• Melakukan internalisasi terhadap nilai-nilai solidaritas, egalitarian, dan demokrasi.
• Membentuk psikologi kepemimpinan yang mampu meracik fitrah konflik sosial menjadi potensi gesekan kultural maupun sentuhan struktural yang mendewasakan sikap serta kebijakan organisatoris.
• Terlibat aktif dalam seluruh proses pembuatan kebijakan publik dengan berbagai implikasinya terhadap masyarakat.
• Melakukan proses pendampingan dan pengorganisasian pada masyarakat untuk aktif melakukan kontrol pada pelaksanaan kebijakan publik.
• Melakukan advokasi kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat.

PESERTA

Pemuda dan mahasiswa yang mempunyai komitmen besar terhadap bangsa dari seluruh aspeknya

Proses rekrutmen peserta diawali dengan menggali, mengenali latar belakang peserta yang ikut dalam pelatihan. Latar belakang yang ingin dikenali secara mendalam adalah:

1. Melihat data diri secara lengkap.

2. Melihat bagaimana cara pandang terhadap realitas sosial dan pandangannya terhadap pelatihan yang akan diikuti.

3. Membuat suatu bahan tulisan yang berkaitan dengan pelatihan yang akan dilaksanakan.

BENTUK KEGIATAN

Pelatihan ini memprioritaskan proses penegakan HAM di masyarakat tingkat dasar untuk menumbuhkan sikap analisis kritis masyarakat yang berkualitas, berkelanjutan sebagimana komitmen KMNU untuk senantiasa melakukan pendampingan dan penyadaran terhadap masyarakat.

Pelatihan ini adalah sebuah pemenuhan dasar kulitas masyarakat dalam segala aspek dengan metode andragogis-partisipatorik; maka singkatnya peserta adalah ‘subjek’ sekaligus ‘objek’ pelatihan, maka para peserta diharuskan:

· Aktif-partisipatoris: Refleksi dan representasi konseptual paradigmatik, kontruksi sistematika berfikir dan problem solving atas problem sosial yang aktual dari masing-masing peserta. Hal ini juga tidak menafikan kemungkinan sharing wacana di antara peserta.

· Analisis intensif-produktif: Gerakan dan pertautan intelektualisme yang berkualitatif serta strategi antisipatif terhadap problem sosial seluruh peserta.

Adapun Pola Pelatihan ini dilakukan dengan cara: pola pendekatan dan pemanduan.

a. Pola Pendekatan

1. Partisipasi aktif

Upaya untuk penyaluran kreatifitas peserta dalam batas tujuan dan target dalam materi, sehingga peserta dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan.

2. Instruksi edukatif

Pola pengambilan instruksi yang disesuaikan dengan batas-batas dan sifat mendidik, dengan tujuan peserta dibentuk untuk dapat memahami idealisme yang pada akhirnya dapat menampakkan dirinya sebagai masyarakat, pemuda dan mahsiswa peduli hak asasi manusia dan antisipasi terhadap penjajahan model baru

b. Pola Pemanduan

1. Fasilitator

Memberikan ruang gerak pada peserta untuk mengakomodir seluruh ide dan gagasan sehingga peserta benar-benar mendapatkan gagasan serta wawasan pemikiran yang jernih tentang gerakan perubahan.

2. Dinamisator

penghidupan suasana yang komunikatif dengan nuansa dinamis dengan mengedepankan daya intelektual peserta

3. Inspirator

Menciptakan suasana yang mampu menginspirasikan peserta supaya tertuangnya gagasan kreatifitas, gagasan yang pada akhirnya peserta mampu memberanikan diri mengeluarkan ide dan gagasan sebagai bentuk ekspresi diri

· [catatan: fasilitator mengkontruksi pemikiran secara paradigmatik kritis tran formatif , tetapi tidak menafikan menjadi mediator terhadap sharing gagasan diantara peserta. Peserta menjadi “fasilitator sementara” sedangkan fasilitator menjadi “tenaga medis” yang sesungguhnya untuk melakukan pemeriksaan intensif dan mengarahkan “pergunjingan analitik” dalam forum]

WAKTU DAN TEMPAT

Waktu : Jum’at - Sabtu, 9-10 November 2007

Tempat : Islamic Center Kabupaten Sumedang

FASILITATOR

Pilihan terhadap Fasilitator dilihat dari aspek pengalaman memfasilitasi dan sikap partisipatif. Fasilitator hanya berhak memberikan materi-materi sesuai yang dibutuhkan oleh peserta dan mengarahkan pada suasana yang lebih aktif partisipatoris.

KEPANITIAN

Terlampir

MATERI

Terlampir

ESTIMASI ANGGARAN DANA

Terlampir

PENUTUP

Demikian proposal Pelatihan Community Organizer Pendidikan Hak Asasi Manusia & Anti Penjajahan Model Baru ini dibuat agar dapat dijadikan pertimbangan rasional serta acuan akademik-sosial teoritis praktis, dalam kontek teoritik-interpretatif maupun teknis operasional praxis. Atas segala perhatian dan partisipasi semua pihak guna menyukseskan kegiatan ini, kami haturkan banyak terima kasih. Semoga dari pra-kondisi sampai penciptaan situasi strategis yang merupakan follow-up kegiatan ini mampu memberikan kontribusi-kontruktif bagi tegaknya kepemimpinan masyarakat yang berkarakter dengan segenap paradigmatiknya. Amin.

Wallohulmuwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Wassalamualaikhum Wr.Wb.

Sumedang, 2 September 2007

Panitia

Pelatihan Community Organizer

Pendidikan Hak Azasi Manusia & Anti Penjajahan Model Baru

Asep Ruhyat Ludi Zaenal

Ketua OC Sekretaris OC

Mengetahui,

Pengurus Cabang

Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama

Kabupaten Sumedang

Ryan Saiffurachman

Ketua Umum

Lampiran 1

SUSUNAN KEPANITIAN

PELATIHAN COMUNITY ORGANIZER

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA & ANTI PENJAJAHAN MODEL BARU

Penanggung Jawab

Ryan Syaifurrachman (Ketua KMNU Kabupaten Sumedang)

Organizing Commite

Ketua : Asep Ruhyat

Sekretaris : Ludi Zaenal

Bendahara : Willy Tri Purnama

	Sie Acara Ricky Budiman Faried Yully Acep Nurzaman Desti
			Sie Pubdokkak Megy Prayoga Asep Gun gun Leli Nurlaelasari Fattah y

Kesekretariatan Iis Marliani Widy Vera Asep Tatang

Sie. Dana Usaha Rezha Rangga G. Doddy Harsanto Asep Anggita Paramitha

	Sie. Konsumsi Panji Tri Kusuma Suhendar Novi Wawan Darmawan

Lampiran 2

MATERI PELATIHAN

No.	Materi	Pembicara
1	Hak Asasi Manusia (HAM) Sub materi : · Filosofi Hak Asasi Manusia · Hak-hak sipil & Hak-hak Politik · Penerapan HAM dalam Otonomi Daerah (Peluang & Tantangan) · Hak & Kewajiban Warga Negara	Kejaksaan Tinggi Kab. Sumedang
2	Partisipasi Menuju Keadilan Kebijakan Publik Sub materi : · Prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat · Desentralisasi & Prospek Partisipasi Masyarakat · Proses Pembuatan Kebijakan Publik	Nandang Suherman (LSM B-TRUST)
3	Developmentalism, Strategi Pembangunan Daerah dan Implikasinya Sub materi : · Prinsip-prinsip Developmentalism dalam Pembangunan I (Trilogi Pembangunan). · Developmentalism dan Proses Pelapisan Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya. · Tinjauan kritis atas Developmentalism. · Kiat terjitu pengelolaan organisasi secara efektif dan efesien. · Proses dasar manajemen keuangan. · Prinsip dasar pembukuan dan pelaporan keuangan. · Fund rissing.	Diding Sakri, ST (LSM-Perkumpulan Inisiatif)
4	Membangun Ideologi & Paradigma Perubahan Sub Materi : · Pendekatan paradigma pendidikan · Filosofi Ideologi & Paradigma Perubahan · Pendekatan Theologi Pembebasan · Internalisasi dan implementasi paradigma gerakan perubahan dalam kehidupan pribadi, organisasi dalam memperjuangkan idealisme	DR. Berliana Kartakusuma, M.Pd.

Lampiran 3

ESTIMASI ANGGARAN DANA

PELATIHAN COMUNITY ORGANIZER

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA & ANTI PENJAJAHAN MODEL BARU

No.	URAIAN KEPERLUAN	JUMLAH	HARGA (Rupiah/ satuan)	JUMLAH (Rupiah)
A	Kesekretariatan 1. ATK 2. Sertifikat 3. Vandel	1 30 5	1.000.000,00/ unit 5.000,00/ lembar 50.000/ buah	1.000.000,00 150.000,00 250.000.00
Jumlah Sub A				1.400.000,00
B	Acara 1. Sewa Aula Acara 2. Sewa Penginapan 3. Bahan Diskusi: a. Penggandaan makalah b. Sewa in fokus c. Laptop 4. Honor Fasilitator + Tiket 5. Printing Foto + Album 6. Film Handycam+Tran. VCD 7. Transportasi Peserta 8. Spanduk 9. Baligho	1 20 30 1 1 4 2 1 30 2 2	5.000.000,00/ 2 hari 500.000,00/ kmr/ 2hr 10.000,00/ paket 200.000,00/ unit 200.000,00/ unit 500.000,00/ orang 200.000,00/ album 1.000.000,00/ paket 200.000,00/ orang 100.000,00/ lembar 400.000,00/ lembar	5.000.000,00 10.000.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 2.000.000,00 400.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 200.000,00 800.000,00
Jumlah Sub B				26.100.000,00
C	Management 1. Transportasi Panitia 2. Komunikasi Panitia	2 25	5.000.000,00/ hari 100.000,00/ voucher	10.000.000,00 2.500.000,00
Jumlah Sub C				12.500.000,00
Jumlah Total (A+B+C)				40.000.000,00
Terbilang : Empat puluh juta rupiah